16-17 November 2017, KPU Madina Sampaikan Hasil Penelitian Administrasi Parpol

 Operator SIPOL KPU Madina sedang melakukan penelitian administrasi didampingi Kasubbag Hukum, Samsul Eddy Pulungan di ruang kerja Operator SIPOL, Senin (13/11).

 

KPU Madina – Panyabungan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal segera menyampaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik (Parpol) calon Peserta Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 174/HK-03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hasil penelitian administrasi akan disampaikan tanggal 16 sampai dengan 17 November 2017

Saat ini, KPU Mandailing Natal sedang melakukan penelitian administrasi terhadap keanggotaan Parpol untuk  mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota Parpol pada KTA dan KTP elektronik atau Surat Keterangan. Dari hasil penelitian administrasi ini,  nantinya Parpol diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dari tanggal 18 November sampai dengan 1 Desember 2017.

Menurut Kasubbag Hukum KPU Mandailing Natal, Samsul Eddy Pulungan, penelitian administrasi ini merupakan tindak lanjut dari kerja Tim dilapangan saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol. Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota Parpol pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan.

“Tidak menutup kemungkinan terjadi keanggotaan Parpol ganda, dan ternyata benar, hasil di lapangan saat Tim melakukan verifikasi faktual dan mengecek keanggotaan ganda Parpol se-Kabupaten Mandailing Natal, KPU Madina menemukan keanggotaan ganda Parpol yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada yang MS, ada juga yang TMS,” ujar pria yang akrab disapa Pak Pulungan itu usai pelaksanaan Apel Pagi di KPU Madina, Senin (13/11).

Dia menjelaskan, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) keanggotaan Parpol dan apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota Parpol, maka dinyatakan memenuhi syarat (MS) keanggotaan Parpol.

Sementara itu Anggota KPU Mandailing Natal Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief menyebut, apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Parpol lain dan bukan menjadi anggota Parpol tertentu, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar keanggotaan Parpol tertentu, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir Lampiran 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.

 Anggota KPU Madina Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief, S.H.

“Jika yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Formulir Lampiran 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL, maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Parpol tertentu tersebut,” tegasnya

Syarief menjelaskan, ada juga kasus lain, yang namanya terdaftar sebagai Anggota Parpol tertentu yang berdomisili di Desa/Kelurahan atau Kecamatan setempat, namun saat dilakukan pengecekan verifikasi, baik nama yang bersangkutan bahkan nama Desa/Kelurahan tersebut tidak ada di Kecamatan setempat.

“Dalam hal ini, KPU Mandailing Natal melalui Tim yang turun ke lapangan telah meminta surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat yang menerangkan bahwa nama yang bersangkutan atau nama Desa/Kelurahan tersebut tidak ada. “Ini juga dinyatakan tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.

Hasil penelitian administrasi akan disampaikan kepada Pengurus Parpol tingkat Kabupaten atau sebutan lain melalui Tim Penghubung, KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. (PPID/KPU Madina).

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Kontras
Perbesar Hurup