This page was exported from KPUD MADINA [ http://kpud-madinakab.go.id ]
Export date: Sat Sep 23 11:08:42 2017 / +0000 GMT

Diskusi UU Pemilu, KPU Madina Bahas Syarat dan Pendaftaran Parpol


Diskusi internal Undang-undang Pemilu tahun 2017 yang berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (11/9).

Diskusi internal Undang-undang Pemilu tahun 2017 yang berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (11/9).



 

KPU Madina – Panyabungan

Untuk mewujudkan efektivitas kinerja kelembagaan dan membangun pemahaman bersama terkait regulasi Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) menggelar diskusi internal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) khususnya yang berkaitan dengan syarat dan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu.


Diskusi yang digelar usai pelaksanaan Apel Pagi tersebut berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (11/9). Diskusi yang dibuka oleh Ketua KPU Madina, Agus Salam, dihadiri seluruh Komisioner KPU Madina, Mas Khairani, Akhir Mada, Fadhillah Syarief, dan Asrizal Lubis serta Kasubbag dan Staf di lingkungan KPU Madina.


Diskusi ini merupakan langkah KPU Madina dalam memahami dan berbagi ilmu pengetahuan (share knowledge) mengenai UU Pemilu sesama Komisioner, para Kasubbag dan Staf di lingkungan KPU Madina.


Dalam pemaparannya, Agus Salam menyebut, Parpol peserta Pemilu merupakan Parpol yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Berdasarkan UU Pemilu, salah satu syarat yang harus dipenuhi Parpol untuk dapat menjadi peserta Pemilu adalah memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.


Dia menambahkan, di dalam Pasal 173 ayat (2) huruf ‘e' UU Pemilu tahun 2017 disebutkan juga syarat, Parpol harus menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.


“Dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, keterwakilan perempuan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ini masih dalam rancangan Peraturan KPU. Begitu juga dengan tahapan verifikasi Parpol, terkait pelaksanaan dan waktunya akan diatur dengan Peraturan KPU yang sampai saat ini memang belum ada dan belum turun dari KPU RI,” pungkasnya. (PPID/KPU Madina).