Fadhillah Syarief: “Kalau Melanggar Ketentuan, Pasangan Calon Dibatalkan.”

Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief (kiri) saat menyampaikan materi Pembatasan Dana Kampanye didampingi Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada (tengah) dan Ketua Panwas Kabupaten, Ahmad Husein (kanan) di Aula Kantor KPU MadinaAnggota KPU Madina Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief (kiri) saat menyampaikan materi Pembatasan Dana Kampanye didampingi Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada (tengah) dan Ketua Panwas Kabupaten, Ahmad Husein (kanan) di Aula Kantor KPU Madina, Jumat (24/7). (Foto.dok KPU Madina).

KPUMadina-Panyabungan

“dalam hal terkait pembatasan dana kampanye,  kalau memang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diamanahkan Peraturan Perundang-undangan, maka kita sebagai panitia akan memberikan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan calon (Paslon). Untuk itu saya harap pembatasan dana kampanye ini harus dihitung secara  matang dan faktual.”

Demikian keterangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief saat menyampaikan materi Pembatasan Dana Kampanye kepada Partai Politik (Parpol) se-Madina pada acara sosialisasi Pencalonan dan Pembatasan Dana Kampanye yang berlangsung di Aula KPU Madina, Jumat (24/7).

Dalam materinya, dia juga menyampaikan pasangan calon yang terlambat menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Madina sampai batas waktu yang telah ditentukan juga akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai  Paslon.

Disampaikan juga, KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah, kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Dana kampanye dalam Pilkada tahun 2015 ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015, begitu juga dengan alat peraga kampanye (APK) diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015, dimana dalam pembuatan spanduk, baliho, dan umbul-umbul, Paslon/Tim Kampanye hanya membiayai design dan materinya saja, sementara dalam hal pencetakan dan pemasangan dilakukan oleh KPU sesuai dengan design dan materi yang telah diberikan oleh Paslon/Tim Kampanye tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, Fadhillah Syarief menambahkan bahwa bahan kampanye  yang dapat  dicetak dan dipasang  oleh Paslon/Tim Kampanye berupa kaos; topi; mug; kalender; kartu nama; pin; ballpoint; payung; stiker dengan ukuran paling besar 10 x 5 cm; dan APK sejenis misalnya kain sarung; gantungan kunci dan peci dengan ketentuan semua bahan kampanye tersebut jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi tidak melebihi Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

“jadi, baik dana kampanye maupun APK juga dibatasi. Pembatasan dana kampanye ini kan termasuk dalam asas keadilan. Artinya, agar tidak ada Paslon yang  merasa paling kaya dibandingkan dengan Paslon lain  bahkan merendahkan salah satu Paslon. Jadi, baik Paslon A maupun Paslon B sama rata dan tidak ada perbedaan. Sama-sama dibatasi.” Pungkasnya.(along/jw.KPU Madina).

===@

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.