UU Pemilu

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
  2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA.
  3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.
  4. Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  7. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor tahun 2008 tentang Partai Politik.
  8. Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  10. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selengkapnya:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU

PUU TAHUN 2015 S.D. 2015
No PUU LN-TLN TENTANG ABSTRAKSI LAMPIRAN JUMLAH DOWNLOAD
1 UU1 – 2015
02-10-2014
245-5588 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 725
2 UU2 – 2015
02-02-2015
24-5589 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 120
3 UU3 – 2015
06-03-2015
44-5669 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 52
4 UU4 – 2015
13-02-2015
30-5660 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 13
5 UU5 – 2015
24-02-2015
35-5662 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 14
6 UU6 – 2015
10-03-2015
49-5674 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 11
7 UU7 – 2015
10-03-2015
50-5675 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 14
8 UU8 – 2015
18-03-2015
57-5678 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 179
9 UU9 – 2015
18-03-2015
58-5679 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 150
10 UU10 – 2015
20-05-2015
107-5661 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden : 
11 PERPU1 – 2015
18-02-2015
31-5661 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
File TLN :  pdf : 354
12 PP1 – 2015
05-01-2015
1- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 20
13 PP2 – 2015
02-02-2015
25-5658 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 38
14 PP3 – 2015
12-02-2015
28-5659 Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 25
15 PP4 – 2015
13-02-2015
30-5660 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 27
16 PP5 – 2015
24-02-2015
35-5662 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 16
17 PP6 – 2015
24-02-2015
36-5663 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 16
18 PP7 – 2015
24-02-2015
37-5664 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 18
19 PP8 – 2015
24-02-2015
38-5665 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 21
20 PP9 – 2015
24-02-2015
39-5666 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 15
21 PP10 – 2015
24-02-2015
40-5667 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 25
22 PP11 – 2015
24-02-2015
41-5668 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 26
23 PP12 – 2015
02-03-2015
42- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 16
24 PP13 – 2015
06-03-2015
45-5670 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 36
25 PP14 – 2015
06-03-2015
46-5671 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 59
26 PP15 – 2015
12-03-2015
52-5676 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 23
27 PP16 – 2015
16-03-2015
53-5677 Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 41
28 PP17 – 2015
19-03-2015
60-5680 Ketahanan Pangan Dan Gizi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 44
29 PP18 – 2015
06-04-2015
77-5688 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 38
30 PP19 – 2015
06-04-2015
78-5689 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 24
31 PP20 – 2015
06-04-2015
79-5690 Praktik Akuntan Publik
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 30
32 PP21 – 2015
06-04-2015
80-5691 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 40
33 PP22 – 2015
29-04-2015
88-5694 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 233
34 PP23 – 2015
05-05-2015
99- Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 56
35 PP24 – 2015
18-05-2015
104- Penghumpunan Dana Perkebunan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 51
36 PP25 – 2015
20-05-2015
108- Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 36
37 PP26 – 2015
22-05-0002
110-5699 Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 53
38 PP27 – 2015
02-06-2015
118- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 31
39 PP28 – 2015
03-06-2015
119- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 25
40 PP29 – 2015
03-06-2015
120- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 22
41 PP30 – 2015
04-06-2015
123- Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 421
42 PP31 – 2015
04-06-2015
124- Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 144
43 PP32 – 2015
04-06-2015
125- Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 143
44 PP33 – 2015
04-06-2015
126- Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 200
45 PP34 – 2015
04-06-2015
127- Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 70
46 PP35 – 2015
04-06-2015
128- Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 68
47 PP36 – 2015
04-06-2015
129- Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 65
48 PP37 – 2015
04-06-2015
130- Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 69
49 PP38 – 2015
04-06-2015
131- Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 113
50 PP39 – 2015
17-06-2015
140- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 23
51 PP40 – 2015
23-06-2015
145-5707 Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 37
52 PP41 – 2015
23-06-2015
146-5708 Pembangunan Sumber Daya Industri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 65
53 PP42 – 2015
23-06-2015
147- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 15
54 PP43 – 2015
23-06-2015
148-5709 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 61
55 PP44 – 2015
30-06-2015
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 , pdf : 103
56 PP45 – 2015
30-06-2015
155-5715 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 128
57 PP46 – 2015
30-06-2015
156-5716 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 136
58 PP47 – 2015
30-06-2015
157-5717 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 134
59 PP48 – 2015
02-07-2015
158- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden : 
60 PP49 – 2015
14-07-2015
165- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 36
61 PP50 – 2015
14-07-2015
166-5719 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 75
62 PP51 – 2015
22-07-2015
169-5720 Statuta Universitas Padjadjaran
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden : 
63 PP52 – 2015
22-07-2015
170-5721 Statuta Universitas Diponegoro
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 54
64 PP53 – 2015
22-07-2015
171-5722 Statuta Universitas Hasanuddin
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 10
65 PP54 – 2015
22-07-2015
172-5723 Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 9
66 PP55 – 2015
03-08-2015
179-5724 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 6
67 PP56 – 2015
03-08-2015
180-5725 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 5
68 PP60 – 2015
12-08-2015
187- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 14
69 PP61 – 2015
12-08-2015
188- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 12
70 PP62 – 2015
12-08-2015
182- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 12
71 PP63 – 2015
12-08-2015
190- Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 10
72 PP65 – 2015
19-08-2015
194-5732 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 22
73 PERPRES1 – 2015
02-01-2015
2- Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 572
74 PERPRES2 – 2015
08-01-2015
3- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 ,file6 , pdf : 1647
75 PERPRES3 – 2015
08-01-2015
4- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 963
76 PERPRES4 – 2015
16-01-2015
5-5655 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
File TLN :  pdf : 1067
77 PERPRES5 – 2015
19-01-2015
6- Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 451
78 PERPRES6 – 2015
20-01-2015
7- Badan Ekonomi Kreatif
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 563
79 PERPRES7 – 2015
21-01-2015
8- Organisasi Kementerian Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1386
80 PERPRES8 – 2015
21-01-2015
9- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 517
81 PERPRES9 – 2015
21-01-2015
10- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 473
82 PERPRES10 – 2015
21-01-2015
11- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 538
83 PERPRES11 – 2015
21-01-2015
12- Kementerian Dalam Negeri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 752
84 PERPRES12 – 2015
21-01-2015
13- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 708
85 PERPRES13 – 2015
21-01-2015
14- Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1589
86 PERPRES14 – 2015
21-01-2015
15- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 456
87 PERPRES15 – 2015
21-01-2015
16- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 643
88 PERPRES16 – 2015
21-01-2015
17- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 858
89 PERPRES17 – 2015
21-01-2015
18- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1156
90 PERPRES18 – 2015
21-01-2015
19- Kementerian Ketenagakerjaan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 367
91 PERPRES19 – 2015
21-01-2015
20- Kementerian Pariwisata
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 352
92 PERPRES20 – 2015
21-01-2015
21- Badan Pertanahan Nasional
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1615
93 PERPRES21 – 2015
02-02-2015
26- Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 2163
94 PERPRES22 – 2015
02-02-2015
27- Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 664
95 PERPRES23 – 2015
12-02-2015
29- Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1764
96 PERPRES24 – 2015
23-02-2015
32- Kementerian Sekretariat Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1090
97 PERPRES25 – 2015
23-02-2015
33- Sekretariat Kabinet
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1114
98 PERPRES26 – 2015
23-02-2015
34- Kantor Staf Presiden
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 1061
99 PERPRES27 – 2015
02-03-2015
43- Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 619
100 PERPRES28 – 2015
06-03-2015
51- Kementerian Keuangan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 2356
101 PERPRES29 – 2015
16-03-2015
54- Kementerian Perindustrian
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 221
102 PERPRES30 – 2015
17-03-2015
55- Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 535
103 PERPRES31 – 2015
17-03-2015
64- Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 ,file6 ,file7 ,file8 ,file9 ,file10 ,file11 , pdf : 102
104 PERPRES32 – 2015
17-03-2015
65- Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 ,file6 ,file7 , pdf : 73
105 PERPRES33 – 2015
17-03-2015
66- Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 ,file6 ,file7 , pdf : 63
106 PERPRES34 – 2015
17-03-2015
67- Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 , pdf : 62
107 PERPRES35 – 2015
17-03-2015
59- Kementerian Kesehatan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 412
108 PERPRES36 – 2015
17-03-2015
56- Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 ,file4 ,file5 ,file6 ,file7 ,file8 ,file9 ,file10 ,file11 ,file12 ,file13 ,file14 ,file15 ,file16 ,file17 ,file18 ,file19 ,file20 ,file21 ,file22 ,file23 ,file24 ,file25 ,file26 , pdf : 582
109 PERPRES37 – 2015
19-03-2015
61- Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden : 
pdf : 3
110 PERPRES38 – 2015
20-03-2015
62- Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 375
111 PERPRES39 – 2015
20-03-2015
63- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 453
112 PERPRES40 – 2015
01-04-2015
75- Kementerian Perhubungan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 214
113 PERPRES41 – 2015
01-04-2015
76- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 230
114 PERPRES42 – 2015
08-04-2015
81- Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 227
115 PERPRES43 – 2015
22-04-2015
83- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 199
116 PERPRES44 – 2015
22-04-2015
84- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 181
117 PERPRES45 – 2015
22-04-2015
85- Kementerian Pertanian
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 317
118 PERPRES46 – 2015
22-04-2015
86- Kementerian Sosial
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 198
119 PERPRES47 – 2015
29-04-2015
89- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 201
120 PERPRES48 – 2015
29-04-2015
90- Kementerian Perdagangan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 215
121 PERPRES49 – 2015
29-04-2015
91- Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 172
122 PERPRES50 – 2015
29-04-2015
92- Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asia Nations And The People’s Republic Of China (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 181
123 PERPRES51 – 2015
29-04-2015
93- Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 71
124 PERPRES52 – 2015
29-04-2015
94- Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 54
125 PERPRES53 – 2015
29-04-2015
95- Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 76
126 PERPRES54 – 2015
04-05-2015
96- Kementerian Komunikasi Dan Informatika
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 234
127 PERPRES55 – 2015
04-05-2015
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
lihat status PUU (0)
128 PERPRES56 – 2015
06-05-2015
100- Kementerian Luar Negeri
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 278
129 PERPRES57 – 2015
18-05-2015
101- Kementerian Pemuda Dan Olahraga
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 188
130 PERPRES58 – 2015
18-05-2015
102- Kementerian Pertahanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 165
131 PERPRES59 – 2015
18-05-2015
103- Kementerian Pemberdayaan Perempuan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 146
132 PERPRES60 – 2015
18-05-2015
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 194
133 PERPRES61 – 2015
18-05-2015
105- Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 275
134 PERPRES62 – 2015
18-05-2015
106- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 152
135 PERPRES63 – 2015
20-05-2015
111- Kementerian Kelautan Dan Perikanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 198
136 PERPRES64 – 2015
21-05-2015
109- Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1436h/2015m
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 158
137 PERPRES65 – 2015
21-05-2015
112- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 216
138 PERPRES66 – 2015
21-05-2015
113- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 245
139 PERPRES67 – 2015
21-05-2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
lihat status PUU (0)
140 PERPRES68 – 2015
09-06-2015
132- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 252
141 PERPRES69 – 2015
09-06-2015
133- Bebas Visa Kunjungan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 , pdf : 387
142 PERPRES70 – 2015
10-06-2015
Penyesuaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
lihat status PUU (0)
143 PERPRES71 – 2015
15-06-2015
138- Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 123
144 PERPRES72 – 2015
16-06-2015
139- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 197
145 PERPRES73 – 2015
18-06-2015
142- Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 88
146 PERPRES74 – 2015
19-06-2015
143- Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean (protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean) 
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
html : 10
pdf : 58
147 PERPRES75 – 2015
22-06-2015
144- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 ,file2 ,file3 , html : 8
pdf : 95
148 PERPRES76 – 2015
24-06-2015
Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
lihat status PUU (0)
149 PERPRES77 – 2015
03-07-2015
Pedoman Organisasi Rumah Sakit
lihat status PUU (0)
150 PERPRES78 – 2015
03-07-2015
160- Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 75
151 PERPRES79 – 2015
06-07-2015
163- Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan Dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Ri Dan Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (framework Agreement On Trade And Invesment Between The Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of National Planning And Economic Development Of The Republic Of The Union Of Myanmar)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 7
152 PERPRES80 – 2015
08-07-2015
Besaran Hak Keuangan Bagi Deputi, Staf Khusus, Dan Tenaga Professional Pada Kantor Staf Presiden
lihat status PUU (0)
153 PERPRES81 – 2015
09-07-2015
Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
lihat status PUU (0)
154 PERPRES82 – 2015
15-07-2015
167- Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 84
155 PERPRES83 – 2015
15-07-2015
168- Kementerian Agama
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
html : 15
pdf : 154
156 PERPRES84 – 2015
22-07-2015
Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
lihat status PUU (0)
157 PERPRES85 – 2015
22-07-2015
Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (coral Trangle Initiative On Coral Reets, Fisheries And Food Security) Indonesia
lihat status PUU (0)
158 PERPRES86 – 2015
23-07-2015
Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
lihat status PUU (0)
159 PERPRES87 – 2015
31-07-2015
176- Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 116
160 PERPRES88 – 2015
31-07-2015
177- Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 113
161 PERPRES89 – 2015
31-07-2015
178- Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
html : 44
pdf : 246
162 PERPRES90 – 2015
07-08-2015
183- Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 93
163 PERPRES91 – 2015
10-08-2015
184- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 76
164 PERPRES92 – 2015
12-08-2015
192- Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Invesment Agreement (protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 11
165 PERPRES93 – 2015
18-05-2015
Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung
lihat status PUU (0)
166 PERPRES94 – 2015
21-08-2015
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
lihat status PUU (0)
167 PERPRES95 – 2015
21-08-2015
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
lihat status PUU (0)
168 PERPRES96 – 2015
21-08-2015
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
lihat status PUU (0)
169 PERPRES97 – 2015
21-08-2015
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019
lihat status PUU (0)
170 KEPPRES1 – 2015
29-01-2015
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapuas
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 177
171 KEPPRES2 – 2015
04-02-2015
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 177
172 KEPPRES4 – 2015
05-02-2015
Panitia Nasional Penyelenggara The 6th Tafisa World Sport For All Games 2016
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 46
173 KEPPRES5 – 2015
11-02-2015
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 191
174 KEPPRES6 – 2015
23-02-2015
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 246
175 KEPPRES7 – 2015
10-03-2015
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 154
176 KEPPRES8 – 2015
20-03-2015
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 135
177 KEPPRES9 – 2015
29-04-2015
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 317
178 KEPPRES10 – 2015
29-04-2015
Program Penyusunan Praturan Presiden Tahun 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 306
179 KEPPRES11 – 2015
30-04-2015
Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 60
180 KEPPRES12 – 2015
30-04-2015
Panitia Nasional Penyelenggaraan Asean Games Xviii Tahun 2018
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 128
181 KEPPRES13 – 2015
30-04-2015
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, Dan Kota Ternate
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 90
182 KEPPRES14 – 2015
07-05-2015
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 144
183 KEPPRES15 – 2015
18-05-2015
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 241
184 KEPPRES16 – 2015
21-05-2015
Tim Kajian Kebijakan Pengelola Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 111
185 KEPPRES18 – 2015
19-06-2015
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 98
186 KEPPRES19 – 2015
15-07-2015
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 53
187 INPRES1 – 2015
16-01-2015
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 470
188 INPRES2 – 2015
29-01-2015
Langkah-langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting/konsinyering Kemeterian/lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 555
189 INPRES3 – 2015
25-02-2015
Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian / Lembaga
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 176
190 INPRES4 – 2015
16-03-2015
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 248
191 INPRES5 – 2015
17-03-2015
Kebijakan Pengadaan Gabah/beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 321
192 INPRES6 – 2015
28-04-2015
Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 183
193 INPRES7 – 2015
06-05-2015
Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 233
194 INPRES8 – 2015
12-05-2015
Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer Dan Lahan Gambut
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 154
195 INPRES9 – 2015
25-06-2015
Pengelolaan Komunikasi Publik
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
pdf : 94
196 PERSESKAB4 – 2015
19-06-2015
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
lihat status PUU (0) | Kertas Presiden :
file1 , pdf : 496

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Kontras
Perbesar Hurup