This page was exported from KPUD MADINA [ http://kpud-madinakab.go.id ]
Export date: Wed May 23 9:16:12 2018 / +0000 GMT

KPU: Jangan Ada Upaya Persulit SK Pengunduran Diri Calon



20151008_090626_mahasiswa-solo-serukan-pemilu-bersih-dan-damai

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar aturan yang mewajibkan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon tetap menyerahkan surat keterangan (SK) pengunduran diri tidak dipolitisasi. Pihak-pihak yang memiliki otoritas agar segera memproses dan mengeluarkan SK sebelum masa yang ditetapkan KPU.

“Ada beberapa daerah yang SK pemberhentiannya belum keluar. Kami sangat berharap segeralah, ini jangan dijadikan penjegalan upaya permainan politik,” kata anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, kepada Jurnalis di Kantor KPU RI (8/10).

Hadar mengatakan, kendala mengelurkan SK ini ditemukan di sejumlah daerah untuk calon berlatar belakang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik yang bersangkutan tidak ingin memberhentikan. Padahal, proses normalnya untuk pemberhentian anggota DPRD harus mendapat surat rekomendasi pimpinan partai, kemudian diserahkan kepada ketua DPRD, dan DPRD meminta nama ke KPU untuk mengisi pengganti antar waktu.

“Paslon bahkan menunjukkan sudah berusa‎ha keras. Mereka menulis surat beberapa kali. Tapi sekarang kami berupaya berkomunikasi kepada pihak yang mengelurakan SK, dan kelihatan ada hasilnya. Kami mengeluarkan surat ke nasional yang punya otoritas, kemendagri, polhukam, parpol,” kata Hadar.

Ketika calon telah ditetapkan sebagai calon tetap, Hadar mengatakan hal tersebut telah menjadi alasan kuat bagi partai atau pihak yang berwenang mengeluarkan SK Pengunduran diri. KPU menunggu penyerahan SK sejak 60 hari ditetapkannya pasangan calon, atau paling lama 23 Oktober 2015.

“Apabila SK tidak diserahkan, maka calon akan ditetapkan TMS (tidak memenuhi syarat—red). Dalam aturan KPU itu sudah dinyatakan,” kata Hadar. [Debora]

sumber: http://www.rumahpemilu.org/in/read/10000/KPU-Jangan-Ada-Upaya-Persulit-SK-Pengunduran-Diri-Calon