KPU Koordinasi dengan Disdukcapil dan Panwaslih

Ketua KPU Madina, Agus Salam (kiri depan) memberikan sambutan saat adakan Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil dan Panwaslih Madina yang berlangsung di Aula KPU MadinaKetua KPU Madina, Agus Salam (kiri depan) memberikan sambutan saat adakan Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil dan Panwaslih Madina yang berlangsung di Aula KPU Madina, Selasa, (8/9). (Foto.dok/along/KPU Madina).

KPUMadina-Panyabungan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Madina beserta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Madina yang berlangsung di Aula KPU Madina, Selasa, (8/9).

Hadir dalam rapat itu Ketua dan Anggota KPU Madina, Sekretaris KPU Madina, Mawardi, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program dan Data KPU Madina, Syaiful Azhar, Panwaslih Madina yang diwakili staf, Ahmad Sakirin Nasution dan dari Disdukcapil Madina masing-masing Ibrahim Lubis dan Muhammad Yunus.

Rapat Koordinasi itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat, akuntabilitas dan berkualitas untuk mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Madina yang lebih berintegritas. DPT ini sendiri akan diumumkan pada Oktober mendatang.

“Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, Program dan Jadwal, DPT ini akan kita tetapkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober mendatang setelah dilakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten,” Ujar Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Sosialisasi, Data dan Informasi, Mas Khairani.

Dalam Rapat Koordinasi itu KPU, Disdukcapil dan Panwaslih sepakat mengambil kesimpulan yakni, pertama, penduduk dengan komposisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di luar Madina, dinyatakan sebagai penduduk Madina apabila dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dengan kode depan Nomor KK (NKK) adalah 1213.

Kedua, NKK dapat menjadi pedoman atau rujukan yang menyatakan penduduk tersebut merupakan warga Madina dengan kode depan NKK 1213. Ketiga, untuk mengisi NIK dan NKK yang masih kosong pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan, Disdukcapil Madina bersedia membantu mengisi NIK dan NKK tersebut dan selanjutnya KPU Madina akan menyerahkan nama pemilih yang belum memiliki NIK dan NKK tersebut.

Terakhir, terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) akan dibahas dan ditindaklanjuti setelah Disdukcapil berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat. (along/jw/KPU Madina).

===@

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.