RIBUAN PENYELENGGARA PILKADA DILANTIK DI MADINA

Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Madina di Aula Gedung Serbaguna Pemkab Madina,

KPUMadina-Panyabungan

Hari ini Senin, (18/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Madina di Aula Gedung Serbaguna Pemkab Madina, Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Senin (18/5). Jumlah anggota PPK yang dilantik adalah 115 orang dari 23 Kecamatan dan 1000 orang lebih anggota PPS orang dari 404 desa/kelurahan se-Kabupaten Madina.

Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Madina, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madina M. Yusuf Nasution, M.Si, Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan, Halomoan Sianturi, SH.,MH, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Madina, AKBP Andri Setiawan, SH.,S.Ik, Danramil 13 Panyabungan, Kapten Inf Abdul Muis Nasution, Camat se-Kabupaten Madina, unsur Muspida Plus Kabupaten Madina dan beberapa tokoh Partai Politik Kabupaten Madina.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Madina mengharapkan agar penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun ini dapat berjalan jujur, adil, aman dan damai serta tentu saja lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilihan umum yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yusuf juga mengingatkan bahwa sumpah yang baru saja diucapkan oleh PPK dan PPS memiliki nilai sakral yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. “anda sekalian baru saja diambil sumpahnya untuk menjadi penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan netral, sumpah itu jangan sampai tumpah”. ujar Yusuf.

Pengambilan sumpah dan janji anggota PPK dan PPS dilakukan Ketua KPU Madina, Agus Salam Nasution, S.H.I. Pengambilan sumpah dan janji ini dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPK dan PPS secara simbolis untuk dilakukan penandatanganan yang disaksikan oleh Rohaniawan Muslim dan Rohaniawan Kristen.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Madina mengatakan bahwa pelantikan tersebut sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 berdasarkan ketentuan  Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa anggota PPK dan PPS harus sudah terbentuk enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Agus juga menambahkan, setiap pemangku kepentingan diharapkan untuk memperbaiki niat dalam menyongsong Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Madina tahun 2015. Sehingga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nantinya akan lahir pemimpin Madina yang takut kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan cinta kepada seluruh rakyat Madina. Melalui Pilkada ini diharapkan lahir pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu menjadikan Madina sebagai daerah yang lebih baik, dan pemimpin yang mampu membawa rakyat ke alam kesejahteraan.

Disampaikan juga bahwa parktek-praktek money politik adalah praktek-praktek yang menurunkan harga diri bangsa, money politik adalah praktek-praktek yang menurunkan harga diri daerah, bahkan menurunkan harga diri sendiri dan menurunkan martabat keluarga. Intinya jika rakyat ingin dihargai oleh para pemimpinnya maka rakyat juga harus mampu menjaga harga dirinya sendiri sebagai rakyat. “ingat UUD telah menjamin bahwa kadaulatan di Republik ini ada ditangan rakyat” tegas Agus.

Agus juga meminta kepada anggota PPK dan anggota PPS yang baru diambil sumpah dan janjinya untuk terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, memahami kode etik sebagai penyelenggara pemilihan umum, bersikap netral dan hindari konlik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra pelaksana pemilihan umum yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil pemilu. Dia juga menegasakan jika ada niat PPK dan PPS untuk bermain mata dengan peserta pemilihan, maka Ketua KPU Madina meminta kepada PPK dan PPS yang baru saja dilantik untuk mundur dari jabatannya.

“Pemimpin yang berintegritas hanya mungkin lahir dari pemilihan yang berintegritas, pemilihan yang berintegritas hanya mungkin lahir dari penyelenggara yang berintegritas dan peserta pemilihan yang berintegritas”. Ucap Agus.

Agus juga menambahkan “Kalaulah uang yang menjadi ukuran kita untuk menentukan siapa kepala daerah, untuk apa kita pilkada? Kita tunjuk saja orang yang paling kaya di Madina ini untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati., tapi kalau sempat itulah yang kita lakukan, itu sama saja artinya kita telah menginjak-injak kedaulatan rakyat” tegas Agus dihadapan sejumlah pimpinan Parpol. (Div SDI)

===@

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Kontras
Perbesar Hurup