KPU Madina Perjelas Aturan Penyelenggara Berstatus Guru PNS dan Kepala Desa

Ketua KPU Madina, Agus Salam (tengah) didampingi Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Sosialisasi, Data dan Informasi, Mas Kahirani saat memberikan penjelasan terkait aturan penyelenggara berstatus guru PNS dan kepala desa dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Madina,Ketua KPU Madina, Agus Salam (tengah) didampingi Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Sosialisasi, Data dan Informasi, Mas Kahirani saat memberikan penjelasan terkait aturan penyelenggara berstatus guru PNS dan kepala desa dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Madina, Selasa, (23/6). (Foto.dok KPU Madina)

KPUMadina-Panyabungan

Usai perekrutan penyelenggara di tingkat kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (Madina) medapat pertanyaan terkait dengan tenaga guru dan kepala desa yang dilantik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pertanyaan itu berasal dari Komisi I DPRD Madina yang menyebutkan sekitar 30% PPK berstatus guru PNS dan kepala desa.

Menurut Ketua KPU Madina, Agus Salam, memang ada guru dan kepala desa yang ikut seleksi PPK dan lulus serta dilantik. Hanya saja, untuk kepala desa, jumlahnya satu orang. Sedangkan guru, semuanya berstatus tenaga honorer. “Seingat kami, tidak ada guru yang berstatus PNS,” katanya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Madina, M. Dahler Nasution, Agus menjelaskan, ditilik dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan juga Peraturan KPU Nomor 3 yang mengatur soal perekrutan tenaga PPK, tidak ada satu pasal pun yang melarang PNS atau kepala desa untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

Sejalan dengan itu, Anggota Panwas Kabupaten Mandailing Natal, Maklum Pelawi yang juga hadir dalam RDP tersebut, membenarkan apa yang disampaikan Agus. “Kami juga melakukan kajian soal PNS yang menjadi penyelenggara. Memang tidak ada larangan bagi PNS, baik Sekcam dan guru serta kepala desa untuk menjadi penyelenggara.”

Turut hadir dalam RDP tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Sahnan Pasaribu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Meinul Lubis dan perwakilan dari Bagian Tata Pemerintahan, Juanidi.

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kontras
Perbesar Hurup