This page was exported from KPUD MADINA [ http://kpud-madinakab.go.id ]
Export date: Tue Nov 12 5:43:54 2019 / +0000 GMT

KPU Madina Sosialisasikan Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati




KPUMadina-Panyabungan


Dalam rangka mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Mandailing Natal (Madina) menyelenggarakan Sosialisasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2015 bagi Partai Politik (Parpol) se-Kabupaten Madina yang bertempat di Aula KPU Madina, Senin, (1/6) hari ini.


Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Madina Agus Salam Nasution, S.H.I didampingi anggota Komisioner KPU Madina lainnya. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemiihan (Panwas) Madina, Ahmad Husein, S.H.I, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Madina, Iskandar Hasibuan, Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Madina serta utusan pengurus Parpol se-Kabupaten Madina.


Dalam sambutannya Ketua KPU Madina menyebutkan, sampai saat ini belum ada calon perseorangan atau dari jalur independen yang berkonsultasi secara resmi ke KPU Madina, untuk itu yang diundang hari ini hanya dari Partai Politik saja. Dia juga menambahkan tahapan yang paling mendesak saat ini adalah tahapan pendaftaran, verifikasi berkas, dan administrasi lainnya. Sehingga dipandang  perlu untuk diadakan sosialisasi.


Dalam sosialisasi itu disampaikan 2 (dua) materi, yaitu mengenai Persyaratan Calon dan Pencalonan yang dibawakan oleh Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada, S.Pd.I dan tentang Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibawakan oleh Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarif, SH.


Dalam materinya, Akhir Mada menjelaskan bahwa pencalonan kepala daerah ini perlu merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dia menyebutkan, seluruh Parpol di Madina hendaknya mengacu kepada PKPU tersebut mulai dari syarat pencalonan, penelitian dokumen persyaratan, proses pendaftaran, penetapan paslon, sampai dengan larangan dan sanksi.


Sementara itu, menjawab pertanyaan dari beberapa Ketua Parpol mengenai APK, Fadhillah Syarif mengemukakan bahwa teknis pengadaan APK dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2010 lalu. APK dalam Pilkada tahun 2015 ini, diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015, dimana dalam pembuatan spanduk, baliho, dan umbul-umbul, Pasangan Calon (Paslon)/Tim Kampanye hanya berhak membiayai design dan materinya saja, sementara dalam hal pencetakan dan pemasangan dilakukan oleh KPU sesuai dengan design dan materi yang telah diberikan oleh Paslon tersebut.


Disebutkannya juga, bahwa bahan kampanye  yang dapat  dicetak dan dipasang  oleh Paslon hanya berupa kaos; topi; mug; kalender; kartu nama; pin; ballpoint; payung; dan stiker dengan ukuran paling besar 10 x 5 cm dengan ketentuan setiap bahan kampanye tersebut jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi tidak melebihi Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).


“Untuk keterangan dan penjelasannya Bapak dan Ibu bisa melihatnya di PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”. Terangnya.


Dalam sosialisasi itu, Ketua Panwas Madina menegaskan, dalam penyelenggaraan ini hendaknya dilakukan semangat partisipasi, dalam arti seluruh elemen baik pihak penyelenggara, Parpol, dan juga ormas diharapkan bergandengan tangan sehingga dapat menekan dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan.


Di akhir sosialisasi tersebut, Ketua KPU Madina sangat mengapresiasi atas kehadiran para Pimpinan Parpol dalam acara tersebut, sehingga nantinya Parpol juga dapat mensosialisasikan kembali kepada para pengurus masing-masing Parpol, kader, simpatisan dan juga Tim Kampanye demi terwujudnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang berintegritas.Si Pesek