KPU: Panitia Uji Publik Tak Boleh Miliki Hubungan dengan Partai

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 telah mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk tim uji publik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menindaklanjuti hal itu, saat ini KPU sedang menyusun syarat-syarat terkait perekrutan panitia uji publik yang ke depan akan dicantumkan dalam Peraturan KPU.

“Syaratnya tentu harus orang yang punya kapasitas melakukan uji publik dan memiliki integritas yang baik. Selain itu, panitia uji publik tak boleh memiliki hubungan dengan partai dan bakal calon kepala daerah,” kata Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, di Gondangdia, Jakarta Pusat (7/1).

Namun demikian, bakal calon itu sendiri baru diketahui ketika tim penguji selesai dibentuk.“Jadi kalau ternyata ada bakal calon yang memiliki hubungan dengan salah satu atau salah berapa dari tim penguji, maka penguji tersebut tidak akan menguji calon yang bersangkutan,” kata dia.

Hadar juga menyampaikan, syarat-syarat lebih rinci bakal tertulis di PKPU yang saat ini sedang menunggu hasil konsultasi bersama DPR. “Itu pasti tertulis, bakal ada semua, tidak ada masalah,” kata dia.

Sebelumnya, KPU telah melakukan uji publik tiga rancangan PKPU tentang pemilihan Pilkada (30/12). Peraturan soal uji publik bakal calon kepala daera ada dalam PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. [Bagus] berita ini dikutip dari
http://www.rumahpemilu.org/in/read/7932/Dana-Kampanye-Bakal-Calon-Tak-Diuji-Publik

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Kontras
Perbesar Hurup