Menyoal Rencana Ad Hoc KPU Kabupaten/Kota

KPU Madina – Panyabungan

PANITIA Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu sedang bekerja melakukan perubahan terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam proses pembuatan UU tersebut, muncul berbagai ide konyol di kalangan Komisi II DPR, salah satunya menghilangkan status permanen KPU di tingkat kabupaten/kota. Alasannya simpel saja, keserentakan penyelenggaraan pemilu menyisakan waktu tak terpakai untuk anggota KPU kabupaten/kota yang bertugas.

Ini menjadi isu krusial yang harus segera disikapi secara bijak. Sebab, pansus RUU hanya melandaskan alasan pada upaya penghematan anggaran. KPU kabupaten/kota di-ad hoc-kan mengingat proses penyelenggaraan pemilu yang tidak berlangsung terus-menerus selama lima tahun masa kerja anggota KPU. Sehingga, di sisa waktu tanpa kegiatan pemilu anggota KPU dianggap tidak bekerja namun tetap digaji oleh negara.

Setidaknya ada lima alasan yang harus dipertimbangkan pansus RUU sebelum palu diketuk. Alasan pertama, dari sisi tinjauan yuridis. Sesuai UUD 1945 yang diamandemen, tepatnya pasal 22E ayat 5, ditulis; “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Berdasarkan aturan ini, negara kemudian membentuk suatu lembaga yang secara khusus bertugas menyelenggarakan pemilu, diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan dasar aturan itu juga, KPU yang bersifat nasional diterjemahkan sebagai lembaga negara yang tidak hanya berdiri di pusat. Lebih dari itu, KPU juga harus memiliki “cabang” dan “ranting” yang berwilayah kerja di tingkat provinsi dengan sebutan KPU provinsi serta di tingkat kabupaten/kota disebut KPU kabupaten/kota. Ketiga tingkatan wilayah kerja KPU ini bersifat tetap, artinya KPU tidak hanya di tingkat pusat dan provinsi saja yang terus-menerus ada. KPU kabupaten/kota yang merupakan eksekutor regulasi kepemiluan juga harus bersifat tetap, permanen. Bukan dijadikan sebagai lembaga ad hoc, ketika ada kegiatan penyelenggaraan pemilu, KPU kabupaten/kota baru kemudian dibentuk.

Usulan menjadikan KPU kabupaten/kota sebagai lembaga ad hoc secara nyata melanggar UUD 1945 yang diamandemen. Semestinya, jika Komisi II DPR berkeinginan kuat melakukan perombakan dari bersifat permanen atau tetap menjadi ad hoc atau sementara, maka UUD 1945 yang diamandemen harus diubah kembali. Jadi, tidak bisa serta-merta mencantumkan perubahan status sifat nasional dan tetap KPU, khususnya KPU kabupaten/kota yang dirancang menjadi lembaga ad hoc.

Alasan kedua, dari aspek kearsipan. KPU kabupaten/kota dalam setiap penyelenggaraan pemilu dibebankan tanggung jawab memelihara arsip-arsip serta barang-barang pemilu. Sebutlah semisal kotak suara beserta bilik-biliknya, juga surat suara yang jumlahnya berton-ton, termasuk arsip-arsip lain dalam bentuk administrasi surat-menyurat. Anggaplah catatan hasil pemilu disimpan oleh KPU provinsi, akan tetapi ke mana logistik pemilu yang jumlahnya tidak sedikit itu disimpan apabila KPU kabupaten/kota tidak permanen lagi? Ini akan memunculkan masalah baru, yaitu ancaman tidak terkontrolnya penyimpanan dokumen negara serta eks logistik pemilu sebelum masa retensinya habis dan dilelang oleh negara.

Ketiga, sejak awal 2016 bahkan KPU telah melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih serta penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari upaya KPU menyediakan data pemilih berkualitas bagi penyelenggaraan pemilu di masa akan datang. Ujung tombak program ini KPU kabupaten/kota. Seandainya KPU kabupaten/kota tidak permanen lagi, siapa yang akan bertanggung jawab memelihara daftar pemilih berkelanjutan tersebut? Sementara, dari pemilu ke pemilu demikian banyak pihak mengharapkan agar persoalan yang muncul terkait data pemilih bisa diminimalkan.

Keempat, ada satu pertanyaan menggelitik yang diungkap Perludem dalam pemberitaan di Kompas (2/5). Ad hoc yang bagaimana sebenarnya yang dimaksud DPR? Apakah anggota KPU kabupaten/kota yang ad hoc, sedangkan sekretariatnya tetap ada atau lembaganya yang dibentuk sesuai kebutuhan?

Tentu saja pertanyaan Perludem ini memerlukan kajian-kajian yang sangat panjang. Pasalnya, apabila ad hoc lembaganya, lantas ke mana sejumlah pegawai organik di sekretariat KPU harus dititipkan? Anggaplah pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah dikembalikan ke posisinya semula. Apakah ketika kembali dilakukan perekrutan anggota KPU kabupaten/kota ketika akan digelar suatu penyelenggaraan pemilu mereka ditarik dan bergabung kembali dalam lembaga ad hoc tersebut? Justru ini akan membuat suasana kepemimpinan di tingkat KPU kabupaten/kota menjadi kacau-balau mengingat jumlah pegawai organik di seluruh Indonesia yang cukup signifikan.

Pertanyaan berikutnya, apabila sekretariat tetap permanen dan anggota KPU menjadi ad hoc, bagaimana ada permintaan pengganti antarwaktu (PAw)? Siapa yang bakal mengambil keputusan PAw? Soalnya, sekretariat tidak boleh mengambil keputusan terkait PAw.

Sedangkan kelima, jika menjadi ad hoc akan terjadi perekrutan secara berulang-ulang, terutama menjelang penyelengaraan pemilu. Dengan sifat kerja sementara tersebut, personel KPU kabupaten/kota akan sulit diikat dengan independensi dan integritas. Ini akan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia. Soalnya, penyelenggara KPU kabupaten/kota hanya bekerja untuk sementara waktu. Ketika penyelenggaraan pemilu usai, selesai pula tanggung jawabnya. Dengan kontrak kerja singkat tersebut dikhawatirkan politik transaksional untuk menjemput kursi kekuasaan bagi para calon peserta pemilu menjadi semakin subur.

Selain itu, perekrutan musiman seperti ini juga rawan pesanan. Bisa jadi orang-orang yang duduk menjadi anggota KPU kabupaten/kota merupakan sosok-sosok titipan partai. Istilah iklannya, seperti jeruk makan jeruk. Peserta dari partai, wasitnya juga berasa partai.

Situasi yang tetap aman terkendali tentu sangat diharapkan warga negara. Akan tetapi, apabila kondisi seperti ini yang diinginkan regulator, itu berarti demokrasi di negeri ini mengalami kemunduran. (Mas Khairani* – telah diterbitkan di Harian Medan Bisnis, Kamis 4 Mei 2017)

*Penulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Kontras
Perbesar Hurup