This page was exported from KPUD MADINA [ http://kpud-madinakab.go.id ]
Export date: Sat Sep 23 11:06:14 2017 / +0000 GMT

Pilkada 2018 dan Kepemilikan KTP Elektronik




Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Divisi Teknis, Mas Khairani

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Divisi Teknis, Mas Khairani.

 

KPU Madina – Panyabungan 

Dalam hitungan tidak sampai setahun lagi pe­milihan kepala daerah (Pilkada) 2018 bakal digelar secara serentak. Sebanyak 171 daerah akan mengikuti pemilihan ini. Ada 17 pro­vin­si, termasuk Sumatera Utara; 39 kota termasuk Kota Padang Sidempuan; 115 kabupaten yang di dalamnya ikut serta Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batubara, Langkat, Deli­ser­dang, Tapanuli Utara, juga Kabupaten Dairi.

Ini akan menjadi momen penting bagi warga Sumatera Utara, khususnya buat ma­sya­rakat yang sudah berhak memilih. Pasalnya, tepat pada 27 Juni 2018, warga Sumatera Utara akan kembali menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk periode lima tahun selanjutnya.

Demikian juga dengan warga yang berdomilisili di delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2018, juga akan memilih kepala daerah­nya masing-masing.

Ada aturan terkait iden­titas pemilih yang harus di­pahami pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemilih.

Aturan ini sebenarnya sudah diterapkan sejak Pilk­ada Nasional tahap II yang baru saja digelar Februari lalu. Sesuai dengan UU No­mor 10 Tahun 2016 yang men­jadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada serentak, Kartu Tanda Pen­duduk (KTP) Elektronik men­jadi satu-satunya iden­titas yang diperbolehkan apabila warga suatu daerah ingin menyalurkan hak suaranya.

Pada Pasal 57 ayat (2) serta Pasal 61 ayat (1) dan (2), di­sebutkan bahwa penduduk yang mempunyai hak me­mi­lih dan belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik.

Hak pilihnya dapat disa­lurkan di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik.

Berbeda dengan penye­lenggaraan Pemilihan sebe­lum 2017, para pemilih yang tidak terdaftar di DPT masih dapat menyalurkan hak pilih­nya di TPS sesuai alamat iden­titas lain yang ditun­juk­kannya kepada petugas KPPS satu jam sebelum TPS di­tu­tup.

Identitas lain dalam hal ini adalah dokumen kepen­du­dukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik hasil dari pelayanan pen­daf­taran penduduk dan penca­tatan sipil, yakni paling ren­dah dikeluarkan oleh kelu­rahan atau desa atau oleh pe­jabat yang berwenang seperti kartu keluarga, resi, atau surat keterangan domi­sili tempat tinggal.

Ketika ada pemilih yang belum terdaftar dan tidak me­miliki KTP misalnya, agar dapat menyalurkan hak pilih, orang ini cukup mendatangi lurah atau kepala desa untuk meminta surat keterangan domisili tempat tinggal, lalu datang ke TPS satu jam sebelum TPS ditutup. Apa­bila surat suara masih ter­se­dia, maka ia dapat memilih.

Peraturan KPU

Secara teknis, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Pemilih, ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dari rumah ke rumah, pemilih akan diminta untuk menunjukkan KTP elekt­ro­nik.

Apabila ternyata terdapat penduduk yang sudah berhak memilih namun belum mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan seba­gai pengganti KTP elektronik (yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), maka pemilih atau ke­luarganya dapat menun­juk­kan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar Coklit.

Lalu, PPDP akan men­catatkan dalam kolom keterangan pada formulir Model A.KWK serta formulir Model A.A-KWK “tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan” dan “belum dapat dipastikan kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan”.

Persoalannya adalah se­cara ril di lapangan ternyata ke­pemilikan KTP elektronik penduduk belum tuntas 100%. Dalam pemberitaan yang dimuat di Kompas.com 24/4/2017, Kementerian Dalam Negeri mengklaim perekaman e-KTP secara nasional sudah mencapai 97,09 persen dan perekaman tersebut masih terus berjalan.

Pada pemberitaan lain (Koran Sindo, Senin 22/5/2017) disebutkan, Sumatera Utara termasuk provinsi yang masih bermasalah dengan e-KTP. Sementara, berdasar­kan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2018, proses Coklit data pemilih akan dise­leng­garakan dalam ren­tang Ja­nuari hingga Februari 2018.

Sesungguhnya dengan aturan syarat memilih berupa kepemilikan KTP elektronik diyakini akan membuat laju perekaman KTP elektronik semakin cepat.

Data penduduk bakal terintegrasi dengan rapi. Dampak positifnya tentu kepada proses pendataan pemilih. Kolom isian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pada daftar pemilih akan terisi penuh.

Dengan terisinya NIK dan NKK pada formulir data pemilih secara keseluruhan, akan meminimalisir tuduhan terhadap penyelenggara, terutama dialamatkan kepada KPU dan jajarannya, penye­lenggara tidak mengada-adakan atau menambah-nambah jumlah pemilih.

Jelas aturan ini sangat membantu pihak penye­leng­gara KPU menyusun daftar pemilih berkualitas.

Bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak berupaya melakukan perekaman identitas dirinya? Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017secara teknis telah mengatur, jika ada pemilih yang tidak mem­punyai KTP elektronik atau Surat Keterangan, PPDP mengisikan keadaan pemilih tersebut dalam kolom isian yang ter­tera pada formulir A.KWK atau A.A.KWK.

Untuk selanjutnya, KPU me­rekap pemi­lih potensial non-KTP elektronik tersebut ke dalam suatu formulir yang dinamakan A.C.KWK.

Daf­tar pemilih jenis inilah yang harus dikoordinasikan penyelenggara dengan dinas yang menyelenggarakan uru­san kependudukan dan ca­tatan sipil untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang tertera dalam formulir tersebut telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pilkada.

Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan sesuai dengan tahapan dan jadwal Pilkada ternyata dinas terkait tidak memberikan kete­ra­ngan, maka KPU akan men­coret pemilih yang ber­sang­kutan.

Aturan mainnya, Surat Keterangan hanya dapat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil. Apabila ada Surat Ke­terangan lain yang bukan berasal dari dinas tersebut, seperti pada penyelenggaraan pemilihan sebelum tahun 2017, maka Surat Keterangan tersebut tidak berlaku.

Untuk itu, ayo lakukan perekaman e-KTP sece­patnya supaya pada 27 Juni 2018 hak pilih anda benar-benar dapat digunakan.

 

Penulis adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: harian.analisadaily.com