RAPAT KOORDINASI ANGGARAN PEMILUKADA: KPU MADINA AJUKAN ANGGARAN 24 MILYAR

KPU Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

kpud-madinakab.go.id -Panyabungan,
KPU Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (16/3) bertempat di Ruang Kerja Asisten Tatapraja Setdakab Madina. Rapat yang digelar untuk membahas Anggaran Pemilukada Madina 2015 tersebut dipimpin oleh Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Madina, Zulkarnain Siregar dan dihadiri oleh Asisten III Pemkab Madina, Syahdan Lubis, Kakan Kesbangpollinmas, Budiman Nasution, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Kamal, S.sos Kasubbag Otda, Akub Maraji, S.Sos, Kabid Anggaran DPKAD, Faurijal, dan beberapa pejabat Pemkab Madina lainnya. Sementara dari pihak KPU Madina, hadir Ketua, Agus Salam Nasution, Anggota KPU Madina, Mas Khairani S.sos, Sekretaris, Ahmad Dahlan, Kasubbag Data, Syaiful Azhar, Sos., dan Staf Umum Bidang Keuangan, Muslih S.sos.

Ketua KPU Madina, Agus Salam Nasution dalam Rapat tersebut memaparkan bahwa kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2015 di Mandailing Natal tidak bisa kurang dari angka 20 Milyar. “kami sudah menyusun Rencana Kerja Anggaran berpedoman kepada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009. Dalam Rapat kita yang pertama di ruangan Sekretaris Daerah, kami sudah usulkan anggaran penyelenggaraan ke Pemkab sebesar Rp 23.665.982.678, dengan asumsi masa kerja penyelenggara ad hoc selama 8 bulan. Oleh Sekretaris Daerah ketika itu meminta kepada KPU supaya meminimalkan angka tersebut sehingga kemudian KPU mengkaji usulan itu kembali dan meminimalkan jumlah kebutuhan sehingga pada Rapat Koordinasi yang kedua kami mengajukan kembali anggaran sebesar Rp 20.122.530.765. jumlah angka tersebut dapat kami usulkan setelah kami mengurangi masa kerja penyelenggara adhoc (PPK dan PPS) dari yang semula delapan bulan menjadi enam bulan” papar Agus salam kepada peserta Rapat.

Agus Salam menambahkan bahwa jumlah kebutuhan sebesar Rp 20.122.530.765 ini tidak bisa dikurangi lagi. “kami kira usulan kami yang kedua itu tidak bisa dikurangi lagi, malah hari ini, dalam rapat ini kami ingin menyempaikan kepada Bapak-bapak sekalian bahwa kalau mengacu kepada Draf PKPU tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada maka setidaknya KPU membutuhkan dana sebesar Rp 24.245.030.925. Jadi lebih tinggi dari usulan kami yang pertama, hal ini karena dalam Draf PKPU tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada, masa jabatan PPK dan PPS adalah sembilan bulan, yaitu dibentuk tujuh bulan sebelum pemilukada dan dibubarkan dua bulan setelah pemilukada” tambah Agussalam.

Menanggapi besaran jumlah kebutuhan dana yang disampaikan oleh KPU tersebut. Asisten III
Setdakab Madina Syadan Lubis mengatakan bisa memahami besarnya peningkatan jumlah biaya yang dibutuhkan oleh KPU. “saya telah membaca Rencana Kerja Anggaran yang diusulkan oleh KPU ini, memang kalau dibandingkan dengan biaya Pilkada 2010, angka ini jauh melejit, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi, peningkatan jumlah biaya ini bisa kita maklumi karena adanya peningkatan jumlah satuan harga dan jumlah honor penyelenggara, beluim lagi karena adanya pertambahan jumlah pemilih dan jumlah TPS. Semua pertambahan jumlah itu tentu mempengaruhi jumlah kebutuhan biaya penyelenggaraan” timpal Syahdan.

Asisten I Setdakab Madina, Zulkarnaen Siregar, mengatakan tidak masalah berapapun jumlah kebutuhan dana yang diusulkan oleh KPU asalkan dana tersebut bisa disiapkan oleh pemerintah kabupaten. “inikan dananya nanti kita berikan dalam bentuk hibah ke KPU, bagaimana mekanisme pengajuan dan pemberian hibah tentu Dinas Keuangan yang lebih paham” ujar Zulkarnain.
Menanggapi hal tersebut sekretaris Dinas Keuangan dan Aset Daerah yang mewakili Kepala Dinas, Kamal S.sos., mengatakan bahwa mekanismenya, usulan Rencana Kerja Anggaran Pilkada ini harus dikaji lebih dahulu oleh Kesbangpollinmas, dan hasil kajian Kesbangpollinmas tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati, kemudian nanti Bupatilah yang akan memberi keputusan berapa dana yang layak untuk dihibahkan kepada KPU Madina. “jadi rapat hari ini belum bisa kita pinalkan berapa anggaran yang harus kita hibahkan kepada KPU” ujarnya.

Sementara itu, Kakankesbangpollinmas Madina, Budiman Nasution mengingatkan bahwa selain hibah kepada KPU, Pemkab juga harus menyiapkan hibah pengawasan Pemilu kepada Panwaslu, bahkan kita juga harus menyiapkan dana pengamanan Pilkada. “nah, terkait dana pengamanan ini nantinya mekanismenya seperti apa, apakah dihibahkan langsung kepada Polres Madina atau dimasukkan kepada hibah KPU, tentu harus kita kaji juga, karena sampai saat ini pihak Polres Madina mengajukan anggaran pengamanan Pilkada kepada Pemkab Madina”. tambah Budiman.

TPAD USULKAN STUDI BANDING

Terkait penanganan anggaran pengamanan Pilkada apakah dimasukkan kepada dana hibah KPU atau dihibahkan langsung kepada Polres Madina, kabid anggaran DPKAD, Faurizal, mengusulkan kepada KPU Madina bersama-sama dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) agar melakukan studi banding ke KPU Medan dan KPU kabupaten lain yang juga turut menggelar pilkada gelombang I. Menurut Faurizal, studi banding perlu dilakukan mengingat dana hibah pengamanan Pemilu di Medan tidak langsung dihibahkan Pemko kepada Kepolisian. Akan tetapi, dana tersebut dimasukkan dalam besaran anggaran penyelenggaraan Pemilukada yang akan dihibahkan kepada KPU Medan.

“Seperti anggaran Pemilukada Kota Medan, dana pengamanan Pemilukada 2015 di Kota Medan masuk kedalam besaran total kebutuhan dana penyelenggaraan Pemilukada. Jadi anggaran pengamanannya ditangani oleh KPU Medan, selanjutnya KPU Medanlah yang akan menyalurkannnya ke Polresta Medan sesuai kebutuhan pengamanan Pemilu. Jadi, tidak terpisah,” urainya.

Menanggapi apa yang disampaikan Faurizal tersebut, Sekretaris KPU Madina, Akhmad Dahlan, menyampaikan bahwa pada Pilkada-Pilkada sebelumnya, anggaran biaya pengamanan yang diperuntukkan bagi kepolisian tidak pernah digabung dengan anggaran KPU. Dana hibah penyelenggaraan Pemilukada bagi KPU tersendiri. Demikian pula halnya untuk hibah pengawasan Pemilu bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan dana hibah pengamanan Pemilukada. Masing-masing lembaga mengajukan kepada Pemda dana yang dibutuhkan. “jadi tidak semua biaya Pilkada dihibahkan kepada KPU, masing-masing lembaga yang membutuhkan mengajukan kebutuhan dananya masing-masing kepada Pemkab, kemudian masing-masing lembaga mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya tersebut”, tegas Dahlan. Kendati demikian, Dahlan mengatakan bahwa tidak ada salahnya melakukan studi banding dengan Pemkab/Pemko lain yang juga ikut menyelenggarakan Pilkada 2015.

Berdasarkan hasil konfirmasi Sekretaris KPU Madina via handphon kepada Sekretaris KPU Medan, KPU Kota Medan memang menampung anggaran Biaya Pengamanan Pilkada dalam Hibah yang diterima KPU Medan dari Pemko Medan, akan tetapi KPU kabupaten/kota yang lain seperti Tapsel, Labusel dan lainnya berdasarkan hasil konfirmasi KPU Madina kepada masing-masing KPU tersebut, mengatakan bahwa hibah anggaran untuk dana penyelenggaraan Pemilukada terpisah dari hibah anggaran pengamanan.

“Memang sejatinya dipisahkanlah anggarannnya, karena memang pengamanan itukan tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian, sementara KPU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan”. Tutup Agussalam.

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.