Ini Tiga Hal yang Harus Diperhatikan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota

Anggota KPU Madina Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhilah Syarief (dua kanan-tengah) saat pemaparan tata cara pendaftaran, penelitiian adminiastrasi dan verifikasi faktual calon Parpol peserta Pemilu 2019 pada Rapat Rutin yang berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (25/9).

Anggota KPU Madina Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhilah Syarief (dua kanan-tengah) saat pemaparan tata cara pendaftaran, penelitiian adminiastrasi dan verifikasi faktual calon Parpol peserta Pemilu 2019 pada Rapat Rutin yang berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (25/9).

 

KPU Madina – Panyabungan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (KPU Madina) Divisi Hukum dan Pengawasan, Fadhillah Syarief menyebut, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan partai politik (Parpol) saat pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019 mendatang.

Menurut Syarief, tiga hal yang harus diperhatikan tersebut antara lain, parpol harus melaporkan minimal 480 (empat ratus delapan puluh) keanggotaan masing-masing Parpol ke KPU Madina, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Mengapa 480? Jumlah Data Agregat Kependudukan Kabupaten Madina sebesar 480.911. Sementara Parpol harus menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten. Jadi bisa dihitung 1/1000 x 480.911. Dengan pembulatan ke bawah maka akan diperoleh 480. Angka inilah yang digunakan untuk syarat pemenuhan jumlah minimal keanggotaan, “ ujarnya saat Rapat Rutin yang berlangsung di Aula KPU Madina, Senin (25/9).

Hal kedua yang harus dipenuhi adalah domisili Kantor tetap Parpol tingkat Kabupaten dan keterwakilan 50% jumlah kepengurusan di tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Madina, yakni minimal 12 keterwakilan pengurus Parpol di tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.  Hal ketiga yaitu memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten.

“Jadi, masing-masing Parpol nantinya harus menyerahkan salinan daftar nama dan alamat keanggotaan masing-masing Parpol dalam bentuk softcopy (Aplikasi SIPOL tipe pengguna Parpol) dan hardcopy, salinan bukti KTA dan KTP elektronik atau Suket anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Parpol untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan,” tegasnya.

Setelah Perpol menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Parpol kepada petugas Helpdesk SIPOL di tingkat Kabupaten, nantinya KPU Kabupten/Kota termasuk KPU Madina akan meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan keanggotaan Parpol yang dibuktikan dengan adanya KTP elektronik atau Suket, surat keterangan domisili kantor dan keterwakilan perempuan dalam Aplikasi SIPOL tipe pengguna KPU.

“Jika dokumen hardcopy yang telah diserahkan tidak lengkap, maka dokumen pemenuhan persyaratan keanggotan akan dikembalikan dan meminta Parpol untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Parpol oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017 sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019,” tutup Syarief. (PPID/KPU Madina).

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.