KPUD MADINA Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal
Surat Edaran KPU RI No 1 Tahun 2019
Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Surat Edaran KPU
Update
SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
| No | Nomor | Judul Peraturan | Download File |
| 1 | 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 | Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 | download |
| 2 | 54/Kpts/KPU/TAHUN 2015 | Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum | download |
| 3 | 60/Kpts/KPU/TAHUN 2015 | Pembentukan 8 (Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten | download |
| 4 | 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 | Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 | download |
| 5 | 74/Kpts/KPU/TAHUN 2015 | Pembentukan 2 (Dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten | download |
| 6 | 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 | Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | download |
| 7 | 87/Kpts/KPU/TAHUN2015 | Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | download |
| 8 | 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 | Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | download |
| 9 | 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 | Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | download |
- SE KPU RI Nomor 433/KPU/VIII/2015 Perihal Pencalonan
- SE KPU RI Nomor 409/KPU/VII/2015 Perihal Sistem Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada
- SE KPU RI Nomor 410/KPU/VII/2015 Perihal Monitoring dan Sipervisi Permasalahan Pendaftaran Paslon
- SE Ditjen Pajak Nomor 55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian layanan dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bakal Calon Kepala Daerah
- SE KPU RI Nomor 401/KPU/VII/2015 Perihal Penyampaian SE Ditjen Pajak
- SE KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- SURAT KETUA KPU RI Nomor 398/KPU/VII/2015 Perihal Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada 2015
- SURAT SEKJEN KPU RI Nomor 1021/SJ/VII/2015 Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- SE KPU RI Nomor 396/KPU/VII/2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015
- SE KPU RI Nomor 349/KPU/VII/2015_Perihal Pengadaan_Bahan_Kampanye
- SE KPU RI Nomor 952/SJ/VII/2015 perihal_Kenaikan_pangkat_PNS_periode_1_Oktober_2015_
- SE KPU RI Nomor 289/KPU/VI/2015 Tentang PEMASANGAN VSAT
- SE KPU RI Nomor 324_Perihal laporan_progres_riset_25juni2015
- SE KPU RI Nomor._291_pendaftaranpemantau_8juni2015_
-
Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 Tentang Tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS
-
Surat Edaran KPU Nomor 356/KPU/VI/2010 Tentang Audit Dana Kampanye Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 355/KPU/VI/2010 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
-
Surat Edaran KPU Nomor 353/KPU/VI/2010 Tentang Penyampaian Revisi Term of Reference (TOR) dan Kantor Akuntan Publik Penerima Surat Rekomendasi Audit Dana Kampanye Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 351/KPU/VI/2010 Tentang Kepengurusan Beberapa Partai Politik.
-
Surat Edaran KPU Nomor 350/KPU/VI/2010 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 348/KPU/VI/2010 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilukada 2010.
-
Surat Edaran KPU Nomor 339/KPU/VI/2010 Tentang Pemilukada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
-
Surat Edaran KPU Nomor 337/KPU/VI/2010 Tentang Ijazah.
-
Surat Edaran KPU Nomor 334/KPU/VI/2010 Tentang Penggantian Calon Terpilih.
-
Surat Edaran KPU Nomor 332/KPU/VI/2010 Tentang Regulasi Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 331/KPU/VI/2010 Tentang Penyampaian Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilukada Kepada Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota.
-
Surat Edaran KPU Nomor 330/KPU/VI/2010 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada bagi Pejabat Negara sekaligus sebagai Ketua Parpol.
-
Surat Edaran KPU Nomor 326/KPU/V/2010 Tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
-
Surat Edaran KPU Nomor 323/KPU/V/2010 Tentang Penjelasan Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 290/KPU/V/2010 Tentang Penjelasan Persyaratan Pimpinan DPRD yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
Surat Edaran KPU Nomor 273/KPU/V/2010 Tentang Permasalahan dalam Tahapan Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 260/KPU/IV/2010 Tentang Status Pendidikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
-
Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2010 Tentang Hari/Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado.
-
Surat Edaran KPU Nomor 166/KPU/III/2010 Tentang Pencalonan dalam Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 108/KPU/II/2010 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada.
-
Surat Edaran KPU Nomor 92/KPU/II/2010 Tentang Penyelenggaraan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilukada Tahun 2010.
-
Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2010 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 11/PUU-VIII/2010.
-
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPU/II/2010 Tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 50/KPU/II/2010.
-
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/KPU/II/2010 Tentang Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/KPU/II/2010 Tentang Pembatalan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembalian kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan/atau Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009.
-
Surat KPU Nomor 1682/KPU/XII/2009 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu.
-
Surat Edaran Bersama (SEB) KPU dan Bawaslu Tentang Pembentukan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
(26/01/2010) Legalitas DPP Parpol Dalam Pemilukada.
-
Surat Edaran Nomor:SE/08/M.PAN/3/2005 Tentang Netralitas Pegawai Ngeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Download Document Lampiran dibawah
-
SE KPU RI tentang PEMASANGAN VSAT
-
SE KPU RI PERIHAL PENJELASAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (11) HURUF d PKPU NOMOR 9 Tahun 2015
-
SE KPU RI NOMOR 809 TENTANG PENYAMPAIAN KEMBALI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI (PENGHARGAAN) BAGI KETUA DAN ANGGOTA KPU
-
SE KPU RI NOMOR 302 TENTANG PENJELASAN BEBERAPA ATURAN DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2015
-
SE KPU RI NOMOR 837 PERIHAL PEMBERITAHUAN TERKAIT RENCANA AUDIT OLEH BPK RI
-
PENETAPAN JAM KERJA ASN PADA BULAN RAMADHAN DAN CUTI BERSAMA
-
949_PNS_mencalonkan_diri_menjadi_kepala_daerah_atau_wakil_kepala_daerah