KPU Madina Terima Berkas Data Anak Binaan Lapas Panyabungan

Ketua KPU Madina, Agus Salam (kiri) saat menerima berkas data anak binaan dari Kasi Bimnadik dan Giatja Lapas Kelas II B Panyabungan, Suyetno (kanan) dikantor ruang kerja Ketua KPU Madina, Rabu (21/2). (foto: bbnews)

 

KPU Madina – Panyabungan

Dalam rangka menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penggunaan hak suara dalam Pemilihan/Pemilu yang harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk -Elektronik (KTP-El), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Panyabungan menyerahkan berkas data anak binaan ke kantor KPU Madina, Rabu (21/2).

Kalapas Klas IIB Panyabungan,  Indra Kesumah melalui Kasi Bimnadik dan Giatja, Suyetno, SH usai menyerahkan berkas data anak binaan kepada KPU Madina mengatakan bahwa beliau baru saja memberikan berkas data anak binaan yang ada di Lapas Klas IIB Panyabungan.

“Penyerahan berkas data setelah kita teliti dari 527 anak binaan yang saat sekarang ini ada di Lapas klas IIB Panyabungan, ternyata hanya berkisar 367 orang yang bisa kita serahkan berkasnya ke KPUD Madina. Karena anak binaan masih ada yang dibawah umur dan ada yang akan bebas sebelum pilgubsu 2018 nanti,” terangnya.

Yetno melanjutkan, tujuan diserahkannya berkas data para anak binaan yang sedang menjalani hukuman ini agar nantinya dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Ketua KPU Madina, Agus Salam, membenarkan bahwa dia sudah menerima berkas data anak binaan Lapas Kelas II B Panyabungan sebanyak 367 orang. “Untuk berikutnya, dengan sudah adanya berkas yang diserahkan pihak Lapas kepada KPU Madina ini, kita akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil guna mensinkronkan data, agar anak binaan yang ada di Lapas dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilgubsu 2018 mendatang,” terangnya.

Penggunaan KTP-El merupakan syarat utama dalam menggunakan hak suara dalam pelaksanaan Pemilihan. Hal itu berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta diatur juga dalam Pasal 56 s/d pasal 57 UU Nomor 10 Tahun 2016. (bbnews/PPID KPU Madina).

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.