Terkait Coklit, Ketua KPU Madina Himbau Masyarakat Lebih Kooperatif

 

Ketua KPU Madina, Agus Salam (kanan) saat memeriksa kerja PPDP, Miftahul Jannah di desa Tambangan Pasoman, Tambangan, Senin (29/1).

 

KPUMadina – Panyabungan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal, Agus Salam, menghimbau agar masyarakat lebih kooperatif dalam menyambut kehadiran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Agus saat dia melakukan monitoring dan memeriksa kerja PPDP di desa Tambangan Pasoman Kecamatan Tambangan, Senin (29/1) sore.

Dalam pemeriksaan tersebut Agus Salam mendatangi beberapa rumah penduduk untuk memastikan apakah mereka telah dicoklit oleh PPDP. Selain itu Agus Salam yang didampingi Staf, Beny Aswin, juga berbincang dengan PPDP di TPS 1 desa Tambangan Pasoman, Miftahul Jannah, tentang pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan.

Dalam bincang-bincang tersebut, terungkap bahwa salah satu kendala yang dihadapinya adalah masih ada beberapa warga yang tidak mau menunjukkan KTP-elektronik dan Kartu Keluarga (KK) ketika didatangi petugas untuk diCoklit.

“Menanggapi keluhan PPDP itu, saya sampaikan kepada Kepala Desa Tambangan Pasoman, Abdul Aziz yang saat itu memang hadir dalam pemeriksaan kerja PPDP tersebut, supaya menghimbau warga agar lebih koperatif menyambut petugas PPDP yang akan mencoklit ke rumah-rumah penduduk, karena bagaimanapun juga coklit ini dilakukan untuk kepentingan warga juga, apabila ada warga yang tidak terdaftar nantinya dalam daftar pemilih,  toh warga itu sendiri yang merugi karena tak bisa menyalurkan hak pilihnya, ” tegas Agus.

Selain itu Agus Salam meminta kepada PPS Tambangan Pasoman agar setelah selesai coklit,  supaya melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa khususnya tentang data warga yang tidak punya KTP-Elektronik, hal ini penting supaya Kepala Desa dapat membuat perencanaan bagaimana mengatasi ketiadaan KTP Elektronik sebagian warganya.

“Sebab KTP-el itu kepentingannya tidak hanya untuk keperluan pemilu/pilkada saja tapi juga untuk urusan lain seperti urusan kesehatan, ekonomi, dan masalah sosial serta pendidikan, ” pungkasnya. (PPID/ASN/KPU Madina).

Simpan Sebagai PDF  Simpan Sebagai Dokumen MS Word  Simpan Sebagai HTML  Simpan Sebagai Teks  Cetak Halaman

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.